IAPPI Community On The Net
Ahlan wasahlan di forum IAPPI,
Anda belum masuk silakan login atau register.
Agar Anda bisa berpartisifasi dalam forum IAPPI ini.


Forum Komunikasi IAPPI Pesantren Persatuan Islam
 
IndeksGalleryCalendarFAQAnggotaGroupPencarianPendaftaranLogin

Share | 
 

 Menyikapi Poligami Dan Revisi UU Perkawinan

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
H-Qm
Admin
Admin


Male Jumlah posting : 113
Localisation : Pajagalan 14-16
Registration date : 13.10.06

PostSubyek: Menyikapi Poligami Dan Revisi UU Perkawinan   Thu 7 Dec - 9:54:23

Menyikapi Poligami Dan Revisi UU Perkawinan
Oleh: Latief Awaludin, SH.I, M.A.


Perhatian publik kini tengah tertuju pada fenomena Aa Gym yang nikah lagi (poligami) dan skandal seks anggota Dewan (YZ) dengan Maria Eva yang dikenal dengan istilah anak muda serkarang TTM (teman tapi mesra) keduanya mencuat ke publik hampir secara bersamaan. Dua kasus tersebut menyita perhatian media massa. Maklum keduanya adalah orang-orang yang dikenal, yang satu dai kondang yang banyak dikagumi orang dan yang satu lagi antara selebritis dan elite politik.

Ada hal yang menarik dari kedua kasus tersebut yakni melibatkan emosi dan epek yang kuat terhadap pandangan dan sikap masyarakat termasuk respons dari organisasi politik (partai Golkar) dan organisasi kekuasaan (Pemerintah). Dapat dilihat dari sikap ketua umum partai Golkar yang juga wakil Presiden langsung membuat Tim khusus yang dipimpin oleh wakilnya (Agung Laksono) untuk mensikapi perilaku kadernya yang melanggar kesusilaan dan moral politik. Dan yang tak terduga pihak pemerintah dalam hal ini Presiden merespons secara serius melalui menteri agama dan mentri pemberdayaan perempuan untuk meninjau ulang kembali undang-undang perkawinan dan agar larangan poligami diperluas bukan hanya untuk kalangan PNS dan anggota TNI dan Polri saja tapi untuk semua termasuk para anggota dewan.

Antara dua kasus tersebut jelas ada perbedaan yang tajam yang satu poligami yang dibolehkan oleh agama (Islam) dan dilakukan oleh seorang yang alim dan panutan dan yang satu lagi perselingkuhan yang dikecam oleh agama yang dilakukan oleh artis dan politikus yang memberikan kesan pribadi-pribadi yang berbeda. Namun, tetap saja poligami dipandang buruk sama halnya dengan perselingkuhan terutama kalangan perempuan. Hal inilah, yang membuat Aa Gym gerah dan berbicara, kenapa poligami yang dibolehkan dikritik dan dikecam sedangkan yang TTM disikapi biasa-biasa saja.

Persoalan poligami bukan persoalan sosial manusia sekarang namun memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab dan poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami sampai empat orang istri. Oleh karena itulah, dalam pandangan Fikih, poligami yang dikenal dengan ta’addut al-zaujat tidaklah menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang ketat dan bermacam-macam. Salah satu syarat utama adalah suami yang mau poigami harus mampu berbuat adil yang oleh para ulama umumnya diartikan berbuat adil sebatas kemampuan manusia yakni keadilan material. Namun untuk situasi saat ini adanya tuntutan keadilan, HAM dan hak-hak perempuan kedudukan kebolehan poligami mengundang perdebatan sekaligus kontroversial.

Bagi aktivis perempuan dan feminis-feminis muslim berbeda mensikapi tentang kebolehan poligami. Misalkan, Amina Wadud Muhsin seorang feminis muslim Amerika menolak poligami terlebih lagi dihubungkan dengan alasan normative-teologis (agama). Baginya tidak ada satu argumen pun yang menyatakan poligami absah untuk dilakukan saat ini, termasuk yang menyandarkan dirinya pada al-Qur’an. Karena kedudukan wanita saat ini sudah banyak bekerja, mandiri dan dalam tingkat tertentu tidak membutuhkan dukungan pria dan alasan poligami untuk memiliki anak tidaklah tepat karena bisa saja mengadopsi dan mengurus anak-anak yatim dan yang jelas, menurut Amina Wadud, tindakan poligami tidak Qur’ani yang berupaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas. Bagi kalangan perempuan umumnya menolak poligami karena banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya. Tidak jarang orang berpoligami karena ingin mendapatkan kepuasan seksual semata dan mengakibatkan keretakkan dan ketidakharmonisan dalam berkeluarga karena sulitnya seorang suami berbuat adil baik secara kualitatif maupun kuantitif.

Walupun demikian, sampai saat ini, status hukum poligami tidak bisa merubah pandangan mayoritas ulama sekarang. Bahkaan ada ulama yang berpandangan seorang muslim yang menolak hukum poligami diragukan keimanannya dan bisa tergolong kufur kitabi (menolak sebagian hukum al-Qur’an). Juga, masih ada pandangan bahwa begitu banyak hikmah yang dapat digali dari syari’at poligami ini di antaranya mengatasi penyimpangan seksual seperti perzinahan, perselingkuhan atau TTM. Bahkan dalam suatu diskusi mengenai persoalan dakwah kontemporer, Sukri Sambas Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung berpendapat, hingga kini, banyak wanita-wanita Tuna Suami terutama janda-janda yang kian banyak jumlahnya di Jawa Barat maka menikahi mereka bagian dari dakwah.

Terlepas pro dan kontra, Sebenarnya, pemerintah tidak perlu merevisi UU perkawinan agar larangan poligami diperluas yang berlaku untuk semua karena undang-undang yang berlaku sudah cukup ketat dan manusiawi. Apalagi dikenakan sanksi penjara bagi yang melakukannya yang akan menambah pekerjaan dan menambah repot aparat hukum. Dalam UUP Perkawinan jelas sekali pada dasarnya sistem pernikahan menganut asas monogami. Seperti yang terdapat pada pasal 3 yang menyatakan. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain, dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti seorang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan kata lain poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan)

Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah).

Bagaimanapun poligami tetap akan diperdebatkan. Sebernarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan apalagi negara sehingga harus ditolak secara apriori. Yang jelas poligami merupakan syariat agama yang keberadaannya jelas di dalam Al-Qur’an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Tinggal lagi masalahnya dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syari’at poligami itu dilaksanakan. Paling tidak, revisi UU perkawinan yang menyangkut syarat dan motif poligami selain persyaratan yang ketat seperti adanya izin dari istri pertama juga dicantumkan motif sosial. yakni poligami dibolehkan hanya menikahi janda yang punya anak yatim atau menikahi gadis-gadis yatim yang membutuhkan pertolongan Sehingga hikmah poligami akan terwujud.

Jika seseorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memelihara muru’ah dan juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas dan untuk kepuasan nafsu seksual semata maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, sebernarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari’at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang. Dan tidak tepat pula, poligami dilarang mutlak bagi semua orang sedangkan perzinahan, pornografi dan pornoaksi yang jelas membahayakan kerap-kali terlihat di sekitar kita.

* * *

_________________
"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. Attaubah [9]:105)
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://www.hakimtea.com
 
Menyikapi Poligami Dan Revisi UU Perkawinan
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
IAPPI Community On The Net :: Pesantren Virtual :: Artikel-
Navigasi: